Hendri.
INVESTASI - Penunjukan Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand periode 2001–2006, sebagai anggota Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menimbulkan perdebatan hangat di tengah masyarakat dan kalangan investor. Langkah ini dianggap mengejutkan dan kontroversial mengingat rekam jejak hukum Thaksin yang panjang dan penuh kontroversi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa masuknya Thaksin dalam jajaran pengurus Danantara langsung menimbulkan respons negatif dari investor.
“Investor bereaksi negatif melihat susunan pengurus Danantara, terutama karena adanya nama Thaksin dalam Dewan Penasihat, ” ujar Bhima seperti dilansir TribunKaltim pada Selasa, 25 Maret 2025.
Bhima menyoroti rekam jejak hukum Thaksin, yang menurutnya, tidak bisa diabaikan begitu saja. Salah satu kasus paling mencolok adalah penjualan saham Shin Corp, perusahaan milik keluarga Thaksin, ke perusahaan investasi asal Singapura Temasek Holdings pada 2006 tanpa membayar pajak capital gain.
“Itu contoh nyata penghindaran pajak. Belum lagi kasus-kasus lainnya yang membuatnya menjadi buronan selama bertahun-tahun, ” tegas Bhima.
Tak hanya itu, Bhima juga mengingatkan bahwa Thaksin pernah terjerat kasus pembelian lahan pemerintah di Bangkok pada tahun 2008. Ia divonis bersalah oleh Mahkamah Agung Thailand dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan selama masa jabatannya.
Thaksin yang kini berusia 75 tahun sempat mengasingkan diri di Dubai selama 15 tahun untuk menghindari jeratan hukum. Ia baru kembali ke Thailand pada 22 Agustus 2023, namun hanya satu malam ditahan sebelum dipindahkan ke rumah sakit dengan alasan tekanan darah tinggi dan nyeri dada. Beberapa hari kemudian, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn memberikan pengampunan, memangkas hukumannya menjadi satu tahun. Pada Februari 2024, Thaksin pun resmi memperoleh pembebasan bersyarat.
Bhima menilai, dengan segala rekam jejak tersebut, masuknya Thaksin ke dalam struktur kepengurusan Danantara justru memperbesar potensi ketidakpercayaan publik. "Pemerintah terlalu percaya diri. Padahal seharusnya badan seperti Danantara digunakan untuk merekrut profesional dan pakar terbaik, bukan tokoh politik dengan latar belakang yang problematik, " ujarnya.
Sisi Lain Thaksin: Pengusaha Sukses dan Kaya Raya
Meski dibayangi kontroversi hukum, Thaksin tetap dikenal luas sebagai sosok pebisnis ulung. Berdasarkan data dari Forbes, Thaksin memiliki saham pengendali di perusahaan properti SC Asset dan sejumlah entitas bisnis lainnya. Ia menduduki peringkat ke-11 orang terkaya di Thailand dan berada di urutan 1.545 dalam daftar miliarder dunia pada tahun 2024, dengan total kekayaan diperkirakan mencapai 2, 1 miliar dolar AS.
Selain sektor properti dan investasi, Thaksin juga menjajaki industri teknologi kesehatan. Ia tercatat sebagai investor di dua startup asal Inggris, yaitu DNANudge dan Owlstone Medical. Pada 2020, bersama adiknya Yingluck Shinawatra (juga mantan Perdana Menteri Thailand), Thaksin sempat tampil di pameran elektronik konsumen di Las Vegas untuk mempromosikan aplikasi nutrisi berbasis DNA.
Struktur Kepengurusan BPI Danantara Resmi Diumumkan
Penunjukan Thaksin menjadi bagian dari pengumuman struktur organisasi lengkap BPI Danantara, yang disampaikan oleh CEO Rosan Roeslani dalam sebuah konferensi pers di Menara CIMB Niaga, Jakarta, pada Senin, 24 Maret 2025. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan jajaran pengurus lainnya.
Menurut Rosan, nama-nama yang masuk ke dalam jajaran pengurus Danantara telah melalui proses seleksi dan wawancara secara ketat. Berikut adalah susunan lengkap pengurus BPI Danantara:
Dewan Pengawas
Ketua: Erick Thohir
Wakil Ketua: Muliaman Hadad
Anggota: Para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih & Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
Dewan Pengarah
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Joko Widodo (Jokowi)
Dewan Penasihat
Raymond Thomas Dalio (Ray Dalio)
Helman Sitohang
Jeffrey Sachs
Chapman Taylor
Thaksin Shinawatra
Komite Pengawasan dan Akuntabilitas
Ketua PPATK
Ketua KPK
Ketua BPKP
Ketua BPK
Kapolri
Jaksa Agung
Pelaksana Harian & Manajemen
CEO: Rosan Roeslani
COO: Dony Oskaria
CIO: Pandu Sjahrir
Managing Directors:
Legal: Robertus Bilitea & Bono Daru Adji
Risk and Sustainability: Lieng Seng Wee
Finance: Arief Budiman & Djamal Attamimi
Treasury: Ali Setiawan
Global Relations & Governance: Mohamad Al-Arief
Stakeholders Management: Rohan Hafas
Internal Audit: Ahmad Hidayat
Human Resources: Sanja Bharwani
Chief Economist: Reza Yamora Siregar
Head of Office: Ivy Santoso
Investment: Stefanus Ade Hadiwidjaja
Lainnya: Agus Dwi Handaya, Febriany Eddy, Riko Banardi
Komite Khusus:
Manajemen Risiko: John Prasetio
Investasi & Portofolio: Yup Kim
Aset Raksasa yang Dikelola Danantara
BPI Danantara secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, bersamaan dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 yang mengatur organisasi dan tata kelola badan tersebut. Danantara diberi mandat untuk mengelola aset strategis negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara Rp 14.670 triliun.
Pada tahap awal, tujuh perusahaan BUMN besar telah ditetapkan sebagai entitas yang akan dikelola:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
PT PLN (Persero)
PT Pertamina (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Mining Industry Indonesia (MIND ID)
Di masa mendatang, semua BUMN dan anak perusahaannya akan masuk ke dalam pengelolaan Danantara secara bertahap. CEO Rosan menyatakan bahwa proses ini akan dilakukan melalui tahapan evaluasi menyeluruh untuk memastikan konsolidasi aset dapat menciptakan nilai tambah dan efisiensi dalam pengelolaan investasi negara.
Penunjukan Thaksin mungkin dimaksudkan sebagai strategi geopolitik atau bentuk pembukaan terhadap jaringan investasi Asia. Namun, kontroversi seputar figur ini tetap menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah tata kelola Danantara di masa depan. Saat publik dan pelaku pasar menanti langkah selanjutnya, kredibilitas Danantara pun kini tengah diuji. (HK)
